Riau dan Jabar Akan Jadi Pilot Project Kemenhub Tangani Truk ODOL

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menuturkan Riau dan Jawa Barat (Jabar) akan jadi proyek percontohan atau pilot project untuk penanganan truk Over Dimension Over Loading (ODOL).

Dudy mengatakan lembaganya telah bertemu dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Pemerintah Daerah (Pemda) Riau untuk membahas rencana ini.

“Ini mereka juga berkomitmen bahwa mereka ingin ODOL segera dapat diselesaikan dan mereka bersedia menjadi pilot project untuk tempat penanganan odol,” kata Dudy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/5).

Menurut dia, Jabar merupakan wilayah yang kerap kali terjadi kecelakaan, sementara di Riau memiliki permasalahan kerusakan jalan.

Sehingga pemerintah di kedua provinsi itu menawarkan secara sukarela wilayahnya dijadikan tempat pilot project penanganan ODOL.

Dari sisi penerapan, Dudy menjelaskan akan menimbang truk dari hulu dengan menempatkan alat pengukur di wilayah-wilayah tertentu di Jabar. Tujuannya supaya truk melewati alat tersebut sebelum turun ke jalan.

“Karena kalau di hulunya, misalnya kita sudah lihat kita timbang, ternyata dia kelebihan berat atau size-nya, dimensinya ternyata berlebih, itu kita cegah supaya dia tidak masuk ke jalan,” jelasnya.

Di sisi lain, terkait dengan kebijakan zero ODOL dia mengakui akan mendapat pertentangan dari pengusaha. Hanya saja dia melihat ODOL banyak berkontribusi terhadap kasus kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.

Sehingga penerapan zero ODOL yang diharapkan bisa dilakukan secepatnya ini bisa meminimalisir korban jiwa akibat kecelakaan di jalan raya. Meskipun nantinya ada dampak ekonomi yang ditimbulkan imbas kebijakan ini.

“Kita jangan dihadapkan antara perhitungan ekonomi dengan nyawa manusia. Tentunya kan [kita] tidak ingin nyawa satu manusia dihitung dengan angka [dampak ekonomi] kan. There is no number buat nyawa manusia,” tuturnya.

Terlebih rencana penerapan kebijakan zero ODOL ini bukan perkara baru. Sebelumnya pemerintah bahkan membidik kebijakan ini bisa diterapkan pada 2023 lalu.

“Diharapkan sebenarnya kan 2023 itu sudah zero ODOL. Jadi kita sebenarnya sudah memberikan relaksasi cukup lama kepada perusahaan,” ujar Dudy.