Menag soal Pansus Temukan 'Perintah Atasan Haji Tanpa Antre': Silakan Buka

Jakarta -

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas buka suara terkait kabar adanya perintah atasan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menginput peserta haji yang tidak sesuai ketentuan. Yaqut menyerahkan temuan itu kepada Pansus Haji DPR.

"Itu sudah menjadi materi, biar nanti Pansus yang akan mengungkap. Benar atau tidak, itu bukan ranah kita," kata Yaqut di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Menag Yaqut lantas mempersilakan Pansus Haji DPR membuka temuan tersebut. Yaqut menyampaikan temuan tersebut bukan merupakan ranah Kemenag.

"Kalau Pansus menemukan itu, silakan dibuka. Saya persilakan semua," ujarnya.

Lebih lanjut Yaqut mengatakan pihaknya ingin membuat permasalahan haji terang. Yaqut menyampaikan sejak awal dirinya berharap proses di Pansus Haji DPR dapat berjalan secara objektif.

"Sehingga kami juga bisa menerangkan kepada publik gitu loh. Itu saja prinsipnya, prinsipnya itu, dan keterbatasan waktu ini kan mepet sekali, mepet sekali," ujarnya.

"Nah, kita juga harus menjelaskan, kami ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan juga perspektif kepada masyarakat, terutama jemaah dan calon jemaah haji untuk mengetahui bagaimana proses perhajian," sambung dia.

Sebelumnya, anggota Pansus Haji DPR RI, Marwan Jafar, menjelaskan jalannya rapat dengar pendapat umum dengan verifikator kuota haji khusus yang digelar secara tertutup. Marwan mengatakan dalam rapat itu perwakilan verifikator haji mengakui adanya perintah atasan Kemenag untuk menginput peserta haji yang tidak sesuai ketentuan.

"Ini di-break (jeda) karena mereka tidak siap untuk menyajikan data-data, data-data haji khusus mulai tahun 2015 sampai tahun 2024. Nah, yang menarik adalah pengakuan dari mereka bahwa kenapa terjadi orang nol tahun (tanpa antre), lalu bisa berangkat, terutama haji khusus. Karena ada perintah dari atasannya. Atasannya itu siapa, atasannya kasubdit, atasannya direktur, atasannya dirjen," kata Marwan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Marwan juga menjawab adanya dugaan 3.500 jemaah haji yang berangkat tanpa antre. Dia mengatakan verifikator haji hanya ditugaskan untuk menginput data.

"Betul, betul seperti itu (ada 3.500). Jadi ada perintah dari atasan, mereka tinggal input. Ya ini boleh dikatakan satu penyalahgunaan kewenangan, ada abuse of power di situ dari Kemenag. Sekaligus juga di situ pasti, hampir bisa dipastikan bahwa gratifikasi yang ada, yang menyertai kenapa orang nol tahun bisa berangkat," kata Marwan.

(amw/rfs)